Masa Demokrasi Parlementer

Pada periode ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal dan diberlakukan UUDS 1950. Karena Kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.

Kabinet Masa Demokrasi Terpimpin

A. KABINET MASA DEMOKRASI LIBERAL

a. KABINET NATSIR (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi.

Dipimpin Oleh : Muhammad Natsir

Program        :

1.      Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.

2.      Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.

3.      Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.

4.      Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.

5.      Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Haji Misbach: Antara Islamisme dan Komunis

“… di mana-mana golongan Rajat Misbach mempoenjai kawan oentoek melakoekan pergerakannya. Tetapi didalem kalangannya orang-orang jang mengakoe Islam dan lebih mementingkan mengoempoelken harta benda daripada menolong kesoesahan Rajat, Misbach seperti harimau didalem kalangannya binatang-binatang ketjil. Kerna dia tidak takoet lagi menyela kelakoeannja orang-orang yang sama mengakoe Islam tetapi selaloe mengisep darah temen hidoep bersama.”

Mungkin di dalam sejarah bangsa Indonesia tokoh ini tidak akan pernah seterkenal seperti tokoh- tokoh golongan kiri lainnya seperti Tan Malaka maupun Semaon namun dari pemikirannya terlahir sebuah paham keagamaan yang mampu progresif dan memiliki nilai kebangsaan untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap segala bentuk penindasan pada masa kolonial Belanda.